A. Pengertian Birokrasi Secara Etimologi
Birokrasi yang dalam bahasa inggris disebut bureaucracy berasal dari dua kata yaitu “bureau” yang artinya meja dan “ cratein” berarti kekuasaan .jadi maksudnya kekuasaan yang berada pada orang-orang yang dibelakang meja. Sedang kan menurut kamus besar bahasa Indonesia kata “birokrasi “ artinya sistem pemerintahan yang di jalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan , cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban serta menurut tata aturan yang banyak liku – likunya.
B. Birokrasi Ideal Menurut Weber
Max Weber sebagai bapak birokrasi mengatakan bahwa birokrasi menjadi elemen penting yang menghubungkan ekonomi dengan masyarakat. Weber mengajukan sebuah model birokrasi ideal yang memiliki karakteristik sebagai berikut (dalam Islamy, 2003):
· Pembagian Kerja (division of labour)
· Adanya prinsip hierarki wewenang (the principle of hierarchi)
· Adanya sistem aturan (system of rules)
· Hubungan Impersonal (formalistic impersonality)
· Sistem Karier (career system)
C. Karakteristik Birokrasi
Karakteristik birokrasi yang umum diacu adalah yang diajukan oleh Max Weber. Menurut Weber, paling tidak terdapat 8 karakteristik birokrasi, yaitu:
1. Organisasi yang disusun secara hirarkis
2. Setiap bagian memiliki wilayah kerja khusus.
3. Pelayanan publik (civil sevants) terdiri atas orang-orang yang diangkat, bukan dipilih, di mana pengangkatan tersebut didasarkan kepada kualifikasi kemampuan, jenjang pendidikan, atau pengujian (examination).
4. Seorang pelayan publik menerima gaji pokok berdasarkan posisi.
5. Pekerjaan sekaligus merupakan jenjang karir.
6. Para pejabat/pekerja tidak memiliki sendiri kantor mereka.
7. Setiap pekerja dikontrol dan harus disiplin.
8. Promosi yang ada didasarkan atas penilaiaj atasan (superior's judgments).
Ditinjau secara politik, karakteristik birokrasi menurut Weber hanya menyebut hal-hal yang ideal. Artinya, terkadang pola pengangkatan pegawai di dalam birokrasi yang seharusnya didasarkan atas jenjang pendidikan atau hasil ujian, kerap tidak terlaksana. Ini diakibatkan masih berlangsungnya pola pengangkatan pegawai berdasarkan kepentingan pemerintah.
D. Ciri – ciri Birokrasi
1. Tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai lewat spesialisasi
2. Aturan dan pengaturan yang sangat formal
3. Tugas-tugas yang dikelompokkan kedalam departemen-departemen fungsional
4. Wewenang terpusat
5. Rentang kendali yang sempit
6. Pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando.
E. Kekuatan Birokrasi
1. Kemampuan menjalankan kegiatan terbakukan secara sangat efisien
2. Spesialitas yang sama di kelompokkan dalam departemen-departemen fungsional
3. Anggota mempunyai kesempatan untuk berbicara dalam bahasa yang sama diantara rekan sekerja mereka
F. Kelemahan Birokrasi
1. Spesialisasi menciptakan konflik sub-unit
2. Tujuan unit fungsional dapat mengesampingkan tujuan keseluruhan organisasi itu
3. Birokrasi hanya bisa efisien apabila karyawannya menghadapi masalah yang pernah dijumpai sebelumnya
4. Perhatian yang berlebihan pada pematuhan aturan
G. Faktor-faktor yang mempengaruhi birokrasi:
a) Faktor budaya
b) Faktor individu
c) Faktor organisasi dan manajemen
d) Faktor politik
H. Fungsi dan Peran Birokrasi :
1. Melaksanakan pelayanan publik
2. Pelaksana pembangunan yang profesional
3. Perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan.
4. Alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan merupakan bagian dari kekuatan politik (netral)
I. Tujuan Birokrasi
1. Sejalan dengan tujuan pemerintahan
2. Melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara
3. Melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan professional
4. Menjalankan mamajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, prefentif, antisipatif, resolusi, dll.
J. Tipologi Birokrasi
1. Berdasarkan perspektif Otoriter
· Birokrasi Tradisional
Sumber legitimasinya adalah waktu, artinya orang yang berkuasa adalah orang-orang yang lebih lama di dalam birokrasi tersebut.
· Birokrasi Kharismatik
Sumber legitimasinya adalah kepribadian yang luar biasa bagi seorang pemimpin yang dilihat secara personal.
· Birokrasi Legal-Rasional
Sumber legitimasinya adalah aturan-aturan yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Berdasarkan Perspektif Keterbukaan
· Birokrasi Terbuka
Aksesibilitas masyarakat dapat masuk dengan luas, masyarakat dapat ikut serta dalam proses pembuatan kebijakan dan masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasinya ke birokrasi langsung.
· Birokrasi Tertutup
Berdasarkan kepentingan dan peraturan yang berada dalam birokrasi tersebut, kebijakan yang diputuskan hanya dilakukan dalam birokrasi dan berjalan hanya berdasarkan aturan-aturan yang didalamnya.
· Birokrasi Campuran
Birokrasi yang mendapatkan aspirasi dari masyarakat tapi tidak bisa masuk secara langsung ke dalam birokrasi untuk menentukan kebijakan.
K. Peranan Kepemimpinan Dalam Birokrasi
Faktor penting dalam menentukan keberhasilan reformasi birokrasi adalah peran kepemimpinan (leadership) bagi upaya perubahan, demikian Lembaga Administrasi Nasional (LAN).Kegagalan reformasi birokrasi dalam pelaksanaannya lebih disebabkan oleh kurangnya komitmen, konsistensi dan kredibilitas para pemimpinnya. Sejalan dengan reformasi birokrasi, saat ini pemerintah telah banyak melakukan inisiatif untuk mereformasi birokrasi khususnya perbaikan sistem dan budaya kerja, pengukuran kinerja, penerapan disiplin, optimalisasi peningkatan pelayanan publik, upaya mengurangi korupsi dan peningkatan produktifitas kerja dan renumerasi yang memadai.
Namun demikian upaya-upaya tersebut belum dapat mencapai hasil yang maksimal dan memuaskan masyarakat.Sudah saatnya reformasi birokrasi diarahkan untuk mengubah pola lama praktek kepemimpinan yang dilayani ke arah kepemimpinan yang melayani.
Ada tiga aspek tipe kepemimpinan yang melayani yakni "hati yang melayani" atau kepemimpinan dimulai dari dalam diri sendiri. Lalu "kepala yang melayani" atau seorang pemimpin sejati tidak cukup hanya memiliki hati atau karakter semata tapi juga harus memiliki serangkaian metode kepemimpinan. Aspek ketiga adalah "tangan yang melayani" yakni pemimpin sejati bukan sekedar memperlihatkan karakter dan integritas, serta kemampuan dalam metoda kepemimpinan, tetapi dia harus menunjukkan perilaku atau kebiasaan pemimpin sejati yang selain fokus pada duniawi juga fokus pada hal spritual. Artinya seorang pemimpin harus berempati terhadap apa yang dirasakan bawahan atau rakyat secara luas.
*REFRENSI*
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Survei: Setahun Jokowi-JK, Birokrasi PelayananPublik Membaik", https://nasional.kompas.com/read/2015/11/03/14102161/Survei.Setahun.Jokowi-JK.Birokrasi.Pelayanan.Publik.Membaik.
Penulis : Ihsanuddin
Penulis : Ihsanuddin
https://www.academia.edu/5445481/Kepemimpinan_Birokrasi
menurut kelompok kalian bagaimana sistem birokrasi yang berjalan di pemerintahan indonesia saat ini ? apakah indonesia harus mereformasi birokrasi saat ini? jika iya mengapa ? dan birokrasi yang seperti apa yang di terapkan pemerintahan di indonesia?
BalasHapusSistem birokrasi yg berjalan di pemerintahan Indonesia :
Hapus1. Sentralisasi yang cukup kuat.
Sentralisasi sebenarnya merupakan salah satu ciri umum yang melekat pada birokrasi yang rasional. Di Indonesia, kecenderungan sentralisasi yang amat kuat merupakan slah satu aspek yang menonjol dalam penampilan birokrasi pemerintahan. Hal ini disebabkan karena birokrasi pemerintah bekerja dan berkembang dalam lingkungan yang kondusif terhadap hidup dan berkembangnya nilai-nilai sentralisrik terssebut.
2. Menilai tinggi keseragaman dan struktur birokrasi
Sama seperti sentralisasi, keseragaman dalam struktur juga merupakan salah satu cirri umum yang sering melekat pada setiap organisasi birokrasi. Di Indonesia, keseragaman atau kesamaan benetuk susunan, jumlah unit, dan nama tiap unit birokrasi demikian menonjol dalam struktur birokrasi pemerintah.
3. Pendelegasian wewenang yang kabur
Dalam birokrasi Indonesia, nampaknya pendelegasian wewenang masih menjadi masalah. Meskipun struktur birokrasi pada pemerintah di Indonesian sudah hirarkis, dalam praktek perincian wewenang menurut jenjang sangat sulit dilaksanakan. Dalam kenyataannya, segala keputusan sangat bergantung pada pimpinan tertinggi dalam birokrasi. Sementara hubungan antar jenjang dalam birokrasi diwarnai oleh pola hubungan pribadi.
4. Kesulitan menyusun uraian tugas dan analisis jabatan
Meskipun perumusan uraian tugas dalam birokrasi merupakan kebutuhan yang sangat nyata, jarang sekali birokrasi kita memilikinya secara lengkap. Kalaupun ada sering tidak dijalankan secara konsisten. Disamping hambatan yang berkaitan dengan keterampilan teknis dalam penyusunannya, hambatan yang dirasakan adalah adanya keengganan merumuskannya dengan tuntas. Kesulitan lain yang dihadapi birokrasi di Indonesia adalah kesulitan dalam merumuskan jabatan fungsional. Secara mendasar, jabatan fungsional akan berkembang dengan baik jika didukung oleh rumusan tugas yang jelas serta spesialisasi dalam tugas dan pekerjaan yang telah dirumuskan secara jelas pula. Selai itu masih banyak aspek-aspek lain yang menonjol dalam birokrasi di Indonesia, diantarannya adalah perimbangan dalam pembagian penghasilan, yaitu selisih yang amat besar antara penghasilan pegawai pada jenjang tertinggi dan terendah.
Indonesia harus mereformasi birokrasi saat ini, karena birokrasi Indonesia diharapkan mempunyai kharakteristik yang mampu bersifat netral, berorientasi pada masyarakat, dan mengurangi budaya patrimonial dalam birokrasi tersebut.
Bagaimana cara mengatasi kekurangan birokrasi itu sendiri agar menjadi sebuah keuntungan?
BalasHapuspemerintah sebagai garis terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi pemerintah harus bersikap netral, dalam arti dari sisi politik bukan merupakan kekuatan politik. Apabila birokrasi pemerintahan menjadi kekuatan politik, maka ia akan menjadi tidak netral, memihak kepada kekuatan/aliran politik tertentu.
HapusSesungguhnya, dalam memberikan pelayanan umum birokrasi pemerintah tidak boleh memihak kepada kelompok tertentu, dengan tujuan agar pelayanan umum yang dilakukan bisa diberikan pada seluruh masyarakat, tanpa membedakan aliran atau partai politik yang diikuti oleh anggota masyarakat tersebut. Jelas pula, dalam memberikan pelayanan umum itu, birokrasi pemerintah dituntut lebih efektif dan efisien. Namun, selama ini selalu terkesan bahwa birokrasi pemerintah itu lamban.
Menurut kelompok anda apa yang menyebabkan terjadi kegagalan dalam reformasi birokrasi sehingga dapat mengurangi komitmen, kosistensi dan kredibilitas para pemimpin.
BalasHapusPenyebab gagalnya reformasi birokrasi di Indonesia setidaknya ada 4 hal diataranya:
Hapus1. Tidak jarang ASN digunakan sebagai alat untuk mengeruk sumber daya ekonomi ataupun mengeruk suara dalam proses pilkada. Hal ini tak terlepas dari peran kepala daerah yang meminta jatah proyek kepada abdi negara, salah satunya dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kepala daerah memiliki peran dalam mengintervensi proses pengadaan barang, seperti kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Wali Kota Madiun terkait dengan pembangunan pasar. Salah satu poin dalam delapan area perubahan reformasi adalah SDM aparatur. Hasil yang diharapkan adalah SDM yang berintegritas, netral, kompeten, cakap, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera. Lemahnya integritas yang dimiliki seorang ASN akan menyeretnya ke dalam pusaran korupsi. Seorang ASN pun sulit menolak perintah kepala daerah karena ia rentan dimutasi. Hal yang sama terjadi pada saat pilkada. Dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 dijelaskan bahwa ASN tak boleh terlibat dalam kegiatan kampanye. Namun, tak jarang ASN dimobilisasi untuk meraup suara oleh calon kepala daerah, terutama petahana. Hilangnya netralitas ASN dalam pilkada disinyalir akibat birokrasi yang dibentuk kepala daerah. Jika tak dipatuhi, sanksinya adalah pemindahan.
2. Adanya dugaan jual beli jabatan yang dilakukan oleh kepala daerah. Kasus yang melibatkan bupati di Klaten merupakan fenomena gunung es. Praktik jual beli jabatan seperti ini akan berdampak terhadap kualitas pelayanan publik. Seseorang yang membayar untuk menduduki jabatan tertentu tidak memiliki orientasi kualitas layanan. Orientasinya adalah jumlah uang yang diperoleh. Akibatnya, ini menimbulkan potensi untuk korupsi, salah satunya dengan melakukan pungutan liar.
3. Bergulirnya revisi UU ASN akan berpotensi melemahkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga pengawas. Berdirinya KASN adalah mandat dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Salah satu wewenang KASN adalah mengawasi dan mengevaluasi proses pengisian jabatan tinggi. Jika revisi UU ASN jadi dilakukan, ada potensi KASN dilemahkan atau kondisi yang paling parah adalah dibubarkan. Hal ini membuka peluang kian maraknya jual beli jabatan. Berdasarkan estimasi yang dilakukan KASN, total transaksi jual beli jabatan pada 2016 mencapai Rp 36,7 triliun dengan asumsi nominal untuk jabatan tinggi mulai Rp 250 juta hingga Rp 500 juta. Disahkannya UU ASN juga akan berakibat pada kualitas pegawai negeri karena ada sekitar 1,2 juta tenaga honorer yang diangkat tanpa melalui proses seleksi.
4. Proses seleksi jabatan tinggi sering kali tak melalui mekanisme yang telah diatur dalam UU No 5/2014. Seperti terjadi pada saat proses seleksi Sekjen DPR. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 13 Tahun 2014 tentang pengisian jabatan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah menyatakan, pimpinan lembaga, yakni DPR, mengusulkan tiga nama calon yang telah dipilih panitia seleksi ke presiden. Akan tetapi, pada kenyataannya, pada 23 Maret secara mengejutkan Ketua DPR melantik sekjen yang baru di gedung DPR. Padahal, KASN sebagai lembaga pengawas sudah mengingatkan soal proses seleksi yang harus dilewati. Peringatan tak digubris oleh pimpinan DPR sehingga berpotensi melanggar UU ASN. Bagaimana mungkin DPR bisa berpikir obyektif terhadap revisi UU ASN, sedangkan pimpinan DPR sendiri pun melanggar UU.
Mungkinkan birokrasi di indonesia bebas dari korupsi?
BalasHapusSangatlah mungkin birokrasi di negara kita bebas dari korupsi, asalkan pemerintah dan rakyat saling bekerja sama dan berkomitmen dalam menjalankan fungsi masing-masing untuk mewujudkan Good Governance. Konsep Good Governance dinyatakan dalam UNDP (1997), bahwa pemerintahan yang baik ialah yang memiliki akuntabilitas, transparansi, partisipasi, tertib hukum, responsif, konsensus, adil, efisiensi dan efektivitas, serta memiliki visi strategis. Dalam mewujudkan good governance, komponen yang terlibat bukan hanya domain pemerintah sebagai pelaksana, melainkan juga meliputi kelompok swasta sebagai pemegang modal dan masyarakat selaku civil society yang masing-masing dari komponen ini memiliki fungsi social control. Dalam hal fungsi social control dibutuhkan adanya semacam partisipasi publik, yaitu setiap individu yang terlibat dalam lingkungan internal dan eksternal birokrasi (pemerintah dan masyarakat) diharapkan tidak bersikap permisif. Misalnya, masyarakat jangan segan-segan untuk melapor kepada yang berwenang atas indikasi dan tindakan penyimpangan yang mereka temui pada saat terlibat dalam kegiatan pengurusan administrasi oleh pejabat atau birokrat. Di lingkungan internal pelaksana birokrasi, laporkan rekan anda apabila diketahui melakukan tindakan kecurangan pada saat bekerja di kantor maupun di luar kantor. Selain itu agar kita tidak bersikap permisif, yakni membiarkan tumbuh suburnya perilaku koruptif ini, tiap-tiap individu baik masyarakat maupun pemerintah sendiri dapat mencegah tumbuhnya korupsi melalui kontribusi pemikiran logis dalam rangka membenahi tatanan sistem administrasi yang sudah ada. Misalnya, pemerintah memberikan gagasan pemberatan hukuman bagi koruptor dan membahasnya lebih lanjut, dan sebagai masyarakat kita juga dapat menyampaikan gagasan baik melalui tulisan maupun dengan aksi “turun ke jalan”. Sikap inilah yang disebut komitmen masing-masing individu, untuk saling bekerja sama dalam rangka mewujudkan good governance, yakni pemerintahan yang bersih dari korupsi.
Hapusmenurut kelompok anda, bagaimana pengaruh birokrasi terhadap budaya politik di Indonesia?
BalasHapusBirokrasi mempunyai peran dalam sosialisasi politik kepada masyarakat. Misal seperti iklan layanan masyarakat : Sosialisasi pemilu , informasi pembuatan SIM, sosialisasi pembuatan KTP elektrik. Dengan adanya sosialisasi seperti ini diharapkan semakin memudahkan masyarakat dan diharapkan masyarakat tidak memiliki budaya politik yg apatis tapi turut berpartisipasi dalam proses politik.
HapusMenurut kelompok anda, bagaimana sistem birokrasi di universitas widyatama ini?
BalasHapusHal lain yang cukup menarik dan dapat dijumpai dalam penampilan birokrasi pemerintah di Universitas Widyatama adanya upacara-upacara yang bersifat formalitas dan hubungan yang bersifat pribadi.hubungan yang bersifat pribadi sangat mendapat tempat dalam budaya birokrasi di Indonesia, karena dengan adanya hubungan pribadi dengan para key person banyak persoalan yang sulit menjadi mudah atau sebaliknya. Dapat dikatakan bahwa birokrasi di Negara kita belum baik dan masih banyak yang perlu diperbaiki.
HapusMengapa masyarakat sangat di perlukan dalam birokrasi?
BalasHapuskarena masyarakat sebagai alat pelayanan publik,sebagai pelaksanaan dan pengawasan kebijakan dan sebagai pelaksanaan pembangunan negara yg profesional.
Hapus